Kejagung Buka Babak Baru Tambang Nikel Konawe Utara, Geledah Kemenhut Usai KPK Hentikan Perkara
Rabu, 07-01-2026 - 22:14:36 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Langkah tegas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu (7/1/2026) sore menandai babak baru pengusutan dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara. Operasi ini sekaligus memperlihatkan perbedaan tajam pendekatan penegakan hukum, mengingat perkara serupa sebelumnya justru dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Penggeledahan difokuskan pada ruang-ruang yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan. Sejak pagi hari, penyidik JAMPidsus melakukan pemeriksaan intensif hingga sore. Sekitar pukul 16.39 WIB, sejumlah penyidik mengenakan rompi merah terlihat keluar melalui lobi Pintu 3 Kementerian Kehutanan dengan pengawalan ketat aparat TNI.


Dari lokasi, penyidik mengamankan satu kontainer berisi barang bukti serta dua bundel map merah yang langsung dibawa menggunakan kendaraan operasional Kejaksaan Agung. Operasi yang berlangsung relatif senyap ini memperkuat sinyal bahwa Kejagung mengambil jalur berbeda dalam memandang konstruksi perkara tambang nikel tersebut.


Jika KPK sebelumnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Kejagung justru membuka kembali simpul-simpul yang selama ini dianggap buntu, khususnya pada aspek perizinan dan alih fungsi kawasan hutan yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan.


Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan rinci terkait hasil penggeledahan tersebut, termasuk kemungkinan penetapan tersangka. “Belum ada info,” ujar Anang singkat.


Sebagaimana diketahui, KPK sebelumnya menghentikan penyidikan perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun. Keputusan tersebut diambil dengan alasan unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak terpenuhi.


Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa SP3 didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut kerugian negara tidak dapat dihitung. Menurut KPK, objek tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai aset atau keuangan negara/daerah, sementara tambang yang dikelola pihak swasta dipandang berada di luar lingkup keuangan negara. Atas dasar itu, pelanggaran dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinilai tidak otomatis menimbulkan kerugian keuangan negara.


Namun, penggeledahan Kejagung di Kementerian Kehutanan mengirimkan pesan kuat bahwa negara tidak berhenti pada tafsir sempit soal kerugian keuangan. Kejaksaan masih membuka ruang pembuktian melalui jalur lain, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran administrasi kehutanan yang berpotensi menjerat aktor-aktor kunci.


Dengan langkah ini, Kejaksaan Agung seolah menantang kesimpulan lama dan menghidupkan kembali perkara yang sempat “mati suri”. Perbedaan pendekatan antara dua lembaga penegak hukum kini menjadi sorotan publik, sekaligus ujian apakah sengkarut tambang nikel Konawe Utara benar-benar akan diusut hingga ke akar persoalan.


(Sudirlam).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com