Deli Serdang, - Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang menandatangani komitmen bersama dalam memperkuat pendampingan hukum serta pengawalan program dan proyek strategis daerah.
Penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Revanda Sitepu, dan disaksikan oleh Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo di Aula Kejari Deli Serdang, Selasa (6/1/2026).
Bupati Asri Ludin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tengah kompleksitas regulasi dan tantangan pembangunan daerah.
Menurut dia, kehadiran Kejaksaan melalui Bidang Datun menjadi penyeimbang dan pengawas strategis dalam setiap proses pengambilan kebijakan, sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan akuntabel.
"Pendampingan hukum ini sangat penting agar setiap langkah pemerintah daerah tetap berada pada koridor aturan. Capaian pemulihan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,3 miliar di tahun 2025 menjadi bukti nyata manfaat kolaborasi ini," kata Asri Ludin.
Di acara yang dirangkai dengan serah terima satu unit mobil tahanan dan satu unit mobil operasional dari Pemkab Deli Serdang kepada Kejari Deli Serdang sebagai bentuk dukungan sarana dan prasarana penunjang kinerja kejaksaan, Asri Ludin menyampaikan, Pemkab Deli Serdang menargetkan adanya peningkatan PAD di tahun 2026 ini.
Target peningkatan PAD tersebut seiring dengan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. "Ke depan, sumber utama pembangunan daerah harus semakin bertumpu pada pendapatan asli daerah. Karena itu, perencanaan pendapatan dan belanja harus dilakukan secara matang, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.
Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan bisa semakin memperkuat dukungan hukum terhadap seluruh program pembangunan daerah. "Dengan penandatanganan MoU ini, kami berharap menjadi landasan kuat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang," ujar Bupati.
Sementara Kajari Deli Serdang, Revanda Sitepu mengatakan penandatanganan MoU tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah.
Revanda menjelaskan, Bidang Datun Kejaksaan hadir sebagai mitra pemerintah daerah, bukan untuk berhadapan, melainkan berjalan bersebelahan dalam memberikan pendampingan, pertimbangan, dan pelayanan hukum agar setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan," kata Revanda.
"Capaian kinerja Bidang Datun Kejari Deli Serdang sepanjang tahun 2025, di antaranya telah melaksanakan 26 MoU, dengan 17 di antaranya bersama Pemkab Deli Serdang, dan kerja sama dengan sejumlah kecamatan dan 11 desa, serta pendampingan hukum terhadap berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja," jelas Revanda.
Lanjutnya, melalui pendampingan hukum yang dilakukan Kejari Deli Serdang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berhasil melakukan pemulihan PAD sekitar Rp1,3 miliar sepanjang tahun 2025.
Pada kesempatan itu, Revanda juga mengapresiasi atas pemberian bantuan sarana operasional satu unit mobil tahanan dan satu unit mobil operasional yang sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas kejaksaan.
(Dali).
Komentar Anda :