Kader Gerakan Aktivis Mahasiswa: Ada Dugaan Pungli di ATR/BPN Luwu Timur
Kamis, 01-01-2026 - 20:18:25 WIB
Kader Gerakan Aktivis Mahasiswa, Muhammad Reza.
Baca juga:
   
 

 


Luwu, - Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur (ATR/BPN) disebut zona pungutan liar (pungli). Institusi yang seharusnya memberi pelayanan secara profesional dan transparan dalam mewujudkan pembangunan zona integritas kini justru diduga menjadi zona pungutan liar (pungli).


Berawal dari masyarakat Desa. Alam Buana, Kec. Tomoni Timur inisial (KS) yang terkena musibah kebakaran rumah tiga tahun silam yang mengakibatkan (KS) kerugian materi maupun immateril termaksud berkas-berkas berharga yang dimiliki salah satunya sertifikat tanah dan bangunan.


Dari kejadian itu (KS) melakukan pengurusan sertifikat pengganti untuk memulihkan sertifikat yang hilang terbakar. Namun, dalam proses pengajuanya tidak ada hasil dan kejelasan sehingga Keluarga (KS) juga terus mempertanyakan soal pegurusan pengajuan. Sehingga di akhir tahun 2025 ATR/BPN Luwu Timur baru merespon dan menjalankan mekanismenya dengan melakukan sumpah dan pengumuman guna memastikan kepemilikan tanah tersebut.


Namun mirisnya melalui rekam vidio transaksi berdurasi 2.4 menit salah satu  oknum pejabat ATR/BPN Luwu Timur meminta dan mengambil biaya pengurus sertifikat pengganti dengan patokan biaya cukup besar yang diduga itu pungutan liar.


Muhammad Reza Kader Gerakan Aktivis Mahasiswa. “Ini merupakan pertanyaan besar tentang integritas kantah Lutim tentang pelayanannya ke masyarakat yang seharusnya bersih, transparan dan tanpa pungutan lain yang justru memberatkan rakyat dalam pengurusan sertifikat yang tidak berorientasi pada wujud peningkatan kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.


Lanjutnya, “Alih-alih mau mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kalau dalam birokrasi saja masih terdapat praktik curang yang merugikan masyarakat”.


Ia juga menilai bahwa permasalahan ini merupakan bentuk tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang secara hukum harus di usut tuntas.


“Dugaan pungli yang terjadi di Kantah Lutim harus di usut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena sangat di sayangkan jika hal seperti ini terus bergulir di sebuah instansi pemerintahan yang notabenenya pelayan masyarakat," tutup Muhammad Reza.


(Rudiato).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com