Pekanbaru - Komisi III DPRD Pekanbaru menggelar rapat kerja (hearing), dengan Disdik Pekanbaru Selasa (28/2/2023) di ruang Komisi III DPRD.

Hearing ini membahas beberapa persoalan penting, yang berkaitan dengan pendidikan di Kota Pekanbaru.

Hearing dipimpin Ketua Komisi III DPRD Aidil Amri S Sos, di dampingi anggota lainnya Hamdani SIP, Suherman dan Heri Kawi. Sementara dari Disdik, langsung dihadiri Kepala Disdik Pekanbaru DR Abdul Jamal, Sekretaris Muzailis, Kabid SMP Nurbaiti SPd MPd, serta bidang lainnya.

Kepala Disdik Pekanbaru DR Abdul Jamal memaparkan secara rinci, tentang potret pendidikan di Kota Bertuah. Dijelaskan, hingga kini sarana dan prasarana masih kurang (SDN dan SMPN).

Kondisi ini terjadi karena Pemko masih kekurangan anggaran. Bahkan dari anggaran Disdik Pekanbaru tahun 2023 sebesar Rp 713 miliar, sudah termasuk semuanya. Mulai dari gaji, dana BOS hingga bantuan lainnya.

"Jelas sarana dan prasarana kita masih kurang. Makanya kita paparan tadi, tahun ini kita bangun 2 tempat SMPN, dan penambahan RKB. Aman la sikit, tapi ada beberapa tempat harus kita bangun lagi di 2024. Seperti di Marpoyan Damai, Kulim, Tenayan," paparnya usai hearing.

Diakuinya, meski di beberapa wilayah masih kekurangan sekolah, terutama SMPN, pemerintah tetap memikirkan untuk mencarikan solusinya. Di sisi lain, jika pemerintah membangun semua sekolah, pada akhirnya nanti sekolah swasta bisa tutup.

"Sekarang sudah ada sekolah 5 swasta yang tutup. Intinya sekarang, kehadiran pemerintah sudah tinggi. Tapi di mana dibutuhkan zonasi, kita bangun. Sekarang untuk SDN, sudah terakomodir 70 persen, sedangkan SMPN sekitar 68 persen," terangnya.

Selain itu, tambah Jamal, pihaknya juga memaparkan mengenai persiapan PPDB yang sebentar lagi digelar. Untuk diketahui, sampaikan kapan pun PPDB ini pasti ada masalah. Karena tak semua siswa tak bisa diakomodir. Nanti kalau diakomodir semua, swasta akan tutup.

"Selanjutnya, kita paparkan juga mengenai status guru honorer. Pada November 2023 nanti, ada PP (Peraturan Pemerintah Kemenpan RB), bahwa tak ada lagi honorer. Sekarang yang terjadi guru honor dan komite masih banyak. Sekarang sudah didata, dan dibuatkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nya. Besok itu hanya dua kategori guru saja, PNS dan PPPK," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos menegaskan, bahwa untuk kekurangan anggaran di Disdik, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui Pj Wali Kota Muflihun, agar dicarikan solusinya.

Sebab hingga sekarang, anggaran pendidikan di Kota Pekanbaru tidak sampai 20 persen, sesuai amanat UU.

"Dari APBD Pekanbaru, belum penuh 20 persen. Kita akui, sekarang banyak sekolah yang tidak layak. Makanya perlu tambahan anggaran. Ini PR kami yang prioritas," sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan, mengenai minimnya bantuan anggaran dari Pemprov Riau, sangat disayangkan Komisi III DPRD. Padahal, anggaran Silpa Pemprov itu besar, sekitar Rp 1 triliun. Kenapa tidak digunakan untuk bantuan pendidikan di Kota Pekanbaru.

"Setelah kita mendengar keluhan dari Disdik Pekanbaru, ternyata Pemprov Riau tak ada bantu untuk pendidikan kota Pekanbaru. Alasannya tak ada regulasinya. Sementara di sisi lain, pusat bisa membantu, kan tidak masuk akal Provinsi tak bisa membantu," tegasnya.

Secara keseluruhan, Komisi III DPRD sangat berterima kasih dengan Disdik Pekanbaru, yang sudah bisa menciptakan kondusifitas di internal, sekolah dan lainnya.

Namun hal ini harus ditingkatkan lagi. Terutama bagi oknum yang sengaja menghancurkan pendidikan di Kota Pekanbaru, maka langsung diambil tindakan tegas.

"Untuk hal lainnya, kita juga apresiasi. Termasuk sosialisasi Kurikulum Merdeka. Alhamdulillah sudah mulai, kalau bisa secepatnya disosialisasikan sehingga siswa bisa ujian dengan Kurikulum Merdeka," pinta Aidil lagi. (Nia)