Pemerintah Pusat Menyalurkan Rp268 Miliar dan Akan Bangun 2600 Unit Hunian Terdampak Bencana Sumatera
Sabtu, 20-12-2025 - 08:37:57 WIB
Konferensi Pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Pemerintah pusat dan daerah akan hadir penuh dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kehadiran tersebut meliputi penyaluran anggaran, bantuan logistik, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.


Pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut diberikan kepada tiga Provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.


"Saya juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut memberikan bantuan anggaran maupun logistik. Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah menyalurkan dukungan kepada korban terdampak bencana," pungkas Mendagri Tito.


Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kemendagri juga telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025. Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran yang hilang.


"Saya juga menyampaikan rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Hukum. Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, yang didukung oleh sejumlah yayasan," ujar Mendagri Tito Kannavian.


Mendagri juga mengapresiasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana. Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.


Adapun penjelasan mengenai penyaluran dana dari Kementerian Keuangan yang telah disalurkan total dana penanganan bencana senilai Rp 268 miliar kepada 3 Provinsi dan 52 Kabupaten dan Kota yang terdampak bencana Sumatera, yaitu terdiri dari Rp 4 miliar yang langsung disalurkan kepada 52 kabupaten kota, dan Rp 20 miliar untuk masing-masing provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.



mengatakan, total dana itu terdiri dari Rp 4 miliar yang langsung disalurkan kepada 52 kabupaten kota, dan Rp 20 miliar untuk masing-masing provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.


"Telah disalurkan bantuan Presiden melalui Dana Kemasyarakatan Presiden Rp 268 miliar ke 3 Provinsi dan 52 Kabupaten dan Kota," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN, Jakarta, Kamis (18/12/2025).


Suahasil menjelaskan, selain dana yang telah disalurkan ke pemda terdampak bencana melalui Dana Kemasyarakatan dari arahan Presiden, juga masih ada beberapa dana yang dapat digunakan, seperti Dana Tanggap Darurat atau Dana Siap Pakai (DSP) dan Cadangan Bencana yang dikoordinir BNPB.


Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dana itu akan dicairkan dalam dua tahun, yakni 2025 senilai Rp 1,6 triliun dari DSP, dan cadangan bencana dari pagu Rp 5 triliun masih tersedia Rp 2,97 triliun dan siap ditambah sesuai kebutuhan.


Adapun untuk 2026 DSP yang tersedia senilai Rp 250 miliar, serta cadangan bencana yang sebesar Rp 5 triliun dan dapat digunakan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi.


Selain itu, ada juga dukungan pemanfaatan APBN untuk pembangunan kembali daerah terdampak, seperti melalui kebijakan relaksasi penyaluran TKD 2025 pada 2025 Rp 2,25 triliun dan pada 2026 Rp 43,8 triliun.


Suahasil Nazara menjelaskan, untuk klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan, penyaluran Pooling Fund Bencana oleh BPDLH senilai Rp 250,4 miliar, dan pemanfaatan alokasi reprioritas 2026 serta pemanfaatan anggaran infrastruktur K/L beserta Inpres Infrastruktur 2026 yang diprioritaskan ke 3 provinsi terdampak dengan estimasi kebutuhan Rp 51 triliun.


"Untuk restrukturisasi pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Pendukung melalui penundaan pembayaran kewajiban dan perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 15 tahun serta penghapusan sebagian kewajiban untuk infrastruktur rusak berat yang dibiayai dari pinjaman," jelas Suahasil.


(Tim).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com