Aceh Tamiang - Dua pekan setelah banjir bandang melanda Aceh Tamiang–Kuala Simpang, aktivitas perekonomian warga masih lumpuh.
Trauma masih membekas, rumah-rumah warga rusak parah, sementara harga kebutuhan pokok melonjak tajam dan kian memberatkan masyarakat. Kondisi itu terpantau pada Senin (15/12/2025).
Tim AKPERSI (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia) yang dipimpin J. Efendi bersama Ketua PPPAD (Persatuan Putra Putri Angkatan Darat) Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Zulfikar Nasution, menemukan sejumlah pedagang menjual kebutuhan pokok dengan harga jauh di atas normal. Kenaikan signifikan terjadi pada BBM Pertalite, gas elpiji 3 kilogram, dan air galon isi ulang.
Seorang warga Kecamatan Manyak Payed, Farida, mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan harian akibat lonjakan harga tersebut.
“BBM Pertalite yang biasanya Rp12 ribu per liter sekarang Rp30 ribu. Gas elpiji 3 kg dari Rp20 ribu jadi Rp40 ribu. Air galon isi ulang dari Rp5 ribu naik jadi Rp20 ribu. Telur satu butir sampai Rp5 ribu. Lengkap sudah penderitaan kami,” ujarnya.
AKPERSI mengecam praktik pedagang yang menaikkan harga hingga dua kali lipat. Menurut tim, kenaikan tersebut tidak beralasan dan sangat merugikan warga terdampak bencana. Saat dikonfirmasi, sejumlah pedagang berdalih bahwa pasokan barang, BBM, dan gas diperoleh dari luar daerah sehingga biaya distribusi meningkat.
Menanggapi hal itu, Ketua PPPAD Kota Tebing Tinggi, Zulfikar Nasution, menegaskan bahwa tidak ada pembenaran menaikkan harga BBM dan LPG 3 kg secara sepihak karena keduanya merupakan komoditas bersubsidi pemerintah.
“BBM dan LPG 3 kg sudah disubsidi dan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Perpres Nomor 104 Tahun 2007, PMK Nomor 166 Tahun 2023, serta peraturan Kementerian ESDM,” katanya.
Zulfikar meminta aparat kepolisian di Aceh Tamiang bertindak tegas terhadap pedagang yang menjual BBM dan LPG di atas harga ketentuan. Ia menegaskan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar, termasuk pencabutan izin usaha. Ini harus ditegakkan agar tidak ada yang memanfaatkan penderitaan korban bencana,” pungkasnya.
(Dali).
Komentar Anda :