KPRP Bedah Perspektif dan Masukan Substantif Perbaikan Kepolisian di Kemensetneg
Kamis, 11-12-2025 - 14:06:48 WIB
KPRP kembali menyelenggarakan audiensi strategis bersama pemangku kepentingan internal dan elemen masyarakat sipil di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (10/12/2025).
Baca juga:
   
 

 


Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kembali menyelenggarakan audiensi strategis bersama pemangku kepentingan internal dan elemen masyarakat sipil di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (10/12/2025). 


Audensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie, pertemuan ini turut dihadiri oleh para anggota komisi, di antaranya Mahfud MD, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Otto Hasibuan.


Rangkaian diskusi terbagi dalam dua sesi fokus utama. Sesi pertama dilangsungkan bersama Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK), dan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) yang menyoroti evaluasi mendalam pada aspek struktural, instrumental, dan kultural, serta pembenahan sistem pendidikan kepolisian. 


Pada sesi kedua juga menghadirkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), KWI, MATAKIN, PERMABUDHI, PHDI, PGI, serta Komnas Perempuan guna membahas penguatan etika moral, kepolisian yang humanis the dalam keberagaman, serta pemenuhan hak korban dan keadilan berperspektif gender.


Forum ini menjadi wadah bagi KPRP untuk membedah berbagai perspektif dan masukan substantif sebagai bahan utama perumusan agenda perbaikan. 


Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong lahirnya wajah baru kepolisian yang lebih berintegritas, penegakan hukum yang dijalankan dengan sebaik-baiknya, menghormati hak asasi manusia, serta responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.


Sehari sebelumnya, KPRP juga telah menggelar audiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (9/12/2025). 


Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian penyerapan aspirasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan reformasi kepolisian dilansir dari laman Mensetneg Kamis (11/12/2025).


Audiensi dibuka oleh Jimly Asshidiqie selaku Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jimly menyampaikan bahwa pendekatan percepatan dipilih karena Presiden menginginkan hasil yang konkret dan tidak berlarut-larut, sekaligus selaras dengan amanat konstitusi. 


“Niat kita sejak awal adalah menerapkan pendekatan partisipatif. Karena itu, sebelum keputusan diambil, kita mendengar masukan dari berbagai pihak,” ujar Jimly membuka diskusi.


Pada kesempatan pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Kompolnas Djamari Chaniago menegaskan bahwa percepatan reformasi kepolisian harus melihat ekosistem secara menyeluruh, bukan hanya institusi Polri itu sendiri. 


Djamari menambahkan bahwa kekhawatiran juga muncul pada aspek budaya organisasi, mulai dari proses rekrutmen hingga penentuan jabatan yang masih diwarnai praktik-praktik tidak ideal.


Lebih lanjut, Djamari juga menyoroti lemahnya posisi kelembagaan Kompolnas yang selama 20 tahun belum memiliki dukungan memadai. 


"Kompolnas perlu diperkuat agar setiap proses yang kami selesaikan dapat menjadi pertanggungjawaban tidak hanya bagi Polri, tetapi juga kepada masyarakat," ujar Djamari.


Sekretaris merangkap Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono menyampaikan bahwa Kompolnas telah melaksanakan arahan diskusi yang lebih implementatif dalam mendukung percepatan reformasi Polri. Menurut Arief, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian pertama.


“Poin pertama menyangkut peningkatan pelayanan dan penanganan fungsi kepolisian. Poin kedua berkaitan dengan penanganan aksi unjuk rasa pada akhir Agustus hingga awal September. Poin ketiga menyangkut perbaikan sistem meritokrasi dan pembinaan kekaryaan,” ujar Arief.


Melanjutkan audiensi, Anggota Kompolnas Supardi Hamid menekankan pentingnya merumuskan strategi penataan peran Kompolnas dalam kerangka reformasi kepolisian. 


“Selain menjalankan tanggung jawab kepada Presiden, Kompolnas perlu ditempatkan pada posisi yang tepat, yaitu sebagai regulator, sehingga Polri dapat berfungsi sebagai operator," ujar Supardi.


Kemudian, Anggota Kompolnas Yusuf menyampaikan bahwa perkembangan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dan Komnas HAM menuntut adanya penegasan ulang posisi Kompolnas. 


“Penempatannya harus kembali pada semangat awal, yaitu sebagai lembaga yang menetapkan arah kebijakan dan melakukan pengawasan pada tingkat kebijakan, bukan operasional," jelas Yusuf.


Lebih lanjut, Anggota Kompolnas Ida Oetari Poernamasasi menekankan pentingnya pembangunan sistem meritokrasi untuk melahirkan SDM terbaik yang dapat menempati posisi strategis. 


“Sistem meritokrasi yang baik harus membuka kesempatan bagi lulusan terbaik dari seluruh Polda, untuk mengikuti fast track kepemimpinan,” jelas Ida.


Anggota Kompolnas Gufron menambahkan, pentingnya pembenahan sistem pelayanan pengaduan masyarakat di Kompolnas. 


“Diperlukan perbaikan menyeluruh, termasuk pemanfaatan media sosial dan visualisasi informasi, agar sistem pengaduan dapat berjalan lebih responsif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ucap Gufron.


Selanjutnya, Anggota Kompolnas Mochammad Choirul Anam menggarisbawahi pentingnya menjaga profesionalisme Polri dari kepentingan politik, termasuk dalam proses pemilihan Kapolri. 


"Kompolnas harus mampu menyajikan tabulasi, rekam jejak, dan data yang diperlukan Presiden kapan pun, semuanya berdasarkan profesionalisme, bukan politik," tegas Anam.


Menanggapi rekomendasi, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menegaskan perlunya reformasi menyeluruh pada ekosistem kebijakan. 


"Bukan untuk mengambil alih fungsi evaluasi, tetapi untuk memastikan ekosistem kebijakan tidak menghambat kinerja kepolisian," jelas Jimly.


Menambahkan tanggapan, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengaturan mekanisme pengangkatan Kapolri dalam UU Kepolisian lahir dari semangat reformasi untuk mengurangi pola executive heavy.


Lebih lanjut, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mohammad Mahfud Mahmodin menyoroti adanya temuan lapangan yang perlu dicatat sebagai isu penting untuk dibahas. Menurutnya, meskipun banyak pejabat Polri lahir dari rekam jejak yang baik, beberapa fenomena belakangan ini menimbulkan kekhawatiran, mulai dari praktik silent blue code hingga dugaan transaksi rangking dalam proses rekrutmen dan pendidikan.


Melanjutkan tanggapannya, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Muhammad Tito Karnavian menambahkan bahwa Kompolnas sebaiknya memiliki akses masuk ke tahap perencanaan secara reguler serta kewenangan turun langsung ke lapangan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. 


(***).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com