Direktur Eksekutif Forbina Kritik Instruksi Bupati Aceh Barat untuk Audit Dana CSR
Minggu, 23-03-2025 - 23:58:00 WIB
Baca juga:
   
 

Aceh Barat - Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), mengkritik keras instruksi Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, kepada Inspektorat untuk melakukan audit terhadap dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, sebagaimana diberitakan pada Senin, 3 Maret 2025. Nur mengingatkan bahwa Inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana CSR perusahaan swasta dengan tujuan tertentu.

Menurut Muhammad Nur, fungsi audit yang dilakukan oleh Inspektorat terbatas pada tugas internal pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) butir (b) dan (c) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Fungsi ini hanya berlaku untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dari Perangkat Daerah.

Nur juga menekankan bahwa sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat hanya berwenang melakukan audit terhadap keuangan negara atau daerah, sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan dana CSR, yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adalah milik perusahaan swasta, yang memiliki hak penuh untuk mengelola dana tersebut.

Lebih lanjut, Nur menegaskan bahwa jika ada dugaan penyalahgunaan dana CSR, perusahaan swasta yang merasa dirugikan dapat meminta audit kepada auditor independen atau akuntan publik tertentu, bukan kepada Inspektorat. Dalam dunia bisnis, audit semacam ini seharusnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan, bukan oleh lembaga yang tidak memiliki dasar hukum untuk menangani masalah tersebut.

Nur mengingatkan Bupati Aceh Barat untuk lebih memahami peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar kewenangan yang ada, serta tidak merugikan dunia usaha yang sedang beroperasi di daerah tersebut.

Direktur Eksekutif Forbina Kritik Instruksi Bupati Aceh Barat untuk Audit Dana CSR

Muhammad Nur, Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), mengkritik keras instruksi Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, kepada Inspektorat untuk melakukan audit terhadap dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, sebagaimana diberitakan pada Senin, 3 Maret 2025. Nur mengingatkan bahwa Inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana CSR perusahaan swasta dengan tujuan tertentu.

Menurut Muhammad Nur, fungsi audit yang dilakukan oleh Inspektorat terbatas pada tugas internal pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) butir (b) dan (c) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Fungsi ini hanya berlaku untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dari Perangkat Daerah.

Nur juga menekankan bahwa sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat hanya berwenang melakukan audit terhadap keuangan negara atau daerah, sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan dana CSR, yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adalah milik perusahaan swasta, yang memiliki hak penuh untuk mengelola dana tersebut.

Lebih lanjut, Nur menegaskan bahwa jika ada dugaan penyalahgunaan dana CSR, perusahaan swasta yang merasa dirugikan dapat meminta audit kepada auditor independen atau akuntan publik tertentu, bukan kepada Inspektorat. Dalam dunia bisnis, audit semacam ini seharusnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan, bukan oleh lembaga yang tidak memiliki dasar hukum untuk menangani masalah tersebut.

Nur mengingatkan Bupati Aceh Barat untuk lebih memahami peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar kewenangan yang ada, serta tidak merugikan dunia usaha yang sedang beroperasi di daerah tersebut.


(Ahmad).




 
Berita Lainnya :
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    02 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    03 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    04 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    05 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    06 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    07 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    08 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    09 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    10 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    11 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    12 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    13 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    14 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    15 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    16 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    17 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    18 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    19 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    20 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    21 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    22 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com