Rapat Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia Matangkan Rencana Revisi UU No. 1 Tahun 1987
Rabu, 12-03-2025 - 18:15:23 WIB
Rapat Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia dengan Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Baca juga:
   
 

Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merupakan landasan hukum yang penting bagi pengembangan sektor ekonomi di Indonesia. Namun, UU KADIN Indonesia yang telah berusia lebih dari tiga dekade, dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan tantangan dan dinamika ekonomi global serta kebutuhan domestik.

Karenanya, revisi UU No. 1 Tahun 1987 Tentang KADIN Indonesia menjadi krusial dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi yang inklusif, mempromosikan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Revisi UU KADIN Indonesia tidak hanya akan memberikan kekuatan bagi organisasi KADIN Indonesia dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga akan menyesuaikan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Revisi UU KADIN Indonesia merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pemerintahan dan program Asta Cita Presiden Prabowo. Melalui penguatan peran KADIN Indonesia, peningkatan daya saing industri, dan perbaikan tata kelola organisasi, revisi ini diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, realisasi visi dan misi presiden akan semakin mudah dicapai, dan keuntungan bagi masyarakat luas dapat terwujud," ujar Bamsoet saat Rapat Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia dengan Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Hadir antara lain Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Bidang Politik Firman Soebagyo, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah Junaidi Elvis, Wakil Ketua Umum Bidang Keamanan dan Penegak Hukum Robert J Kardinal, Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan Andi Rahmat, dan Wakil Ketua Umum Bidang Informasi Strategis Joverly Slyvanny.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, revisi UU KADIN Indonesia dapat memperkuat peran asosiasi dalam perumusan kebijakan. Dalam mendukung program Asta Cita, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Melalui revisi ini, KADIN Indonesia akan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyuarakan kepentingan para pelaku industri dan dunia usaha, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi.

"Revisi UU KADIN Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada KADIN Indonesia untuk mengembangkan sektor-sektor strategis, pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dan lembaga penelitian. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi berbasis riset dan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nasional dan mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, revisi UU KADIN Indonesia akan memperkuat peran KADIN Indonesia dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut data dari Kementerian UMKM, UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. KADIN Indonesia yang lebih kuat dapat menjadi fasilitator bagi UMKM membantu mereka mengakses pasar, teknologi, dan modal. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif.

"Revisi UU KADIN Indonesia juga penting untuk memperkuat tata kelola organisasi. Dengan pengaturan yang lebih jelas dan transparan, KADIN Indonesia dapat beroperasi dengan lebih efisien dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan good government yang merupakan salah satu prinsip utama dalam program Asta Cita," pungkas Bamsoet.

(*)




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com