Analisis Dugaan Kesalahan Prosedur Dalam PSU Papua, Potensi Skenario Politik yang Merugikan Paslon Cagub Papua
Jumat, 07-03-2025 - 13:19:08 WIB
Baca juga:
   
 

Jayapura - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dalam menetapkan jadwal pendaftaran pasangan calon pada tanggal 7-9 Maret 2025 menimbulkan berbagai pertanyaan dan dugaan ketidakseimbangan dalam proses demokrasi.

Hal ini disampaikan Victor Buefar selaku Pengamat Politik asal Papua saat ditemui Tim Media di kediamanya, Kamis (6 Maret 2025).

Victor menuturkan,  salah satu hal yang mencolok adalah penetapan hari Minggu sebagai bagian dari masa pendaftaran, yang bagi umat Kristen merupakan hari sakral untuk beribadah.

Langkah ini dinilai kurang efektif dan berpotensi merugikan pasangan calon tertentu, terutama jika melihat dinamika politik yang berkembang saat ini dan ini hal yang sangat fatal.

Dikatakan pula bahwa, dugaan Kesalahan Prosedural dalam Pendaftaran Calon,  setelah mencermati jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan, muncul indikasi bahwa terdapat kesalahan prosedural yang cukup fatal dalam tahapan pendaftaran calon.

Seharusnya, mekanisme yang dijalankan adalah:
*Pendaftaran pasangan calon baru dengan nomor urut 1;
* bukan sekadar;
*Mendaftarkan calon pengganti.

"Kesalahan ini membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk menggugat proses tersebut secara hukum, yang pada akhirnya bisa menghambat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)," ujar Viktor.

Selanjutnya menurut Victor bahwa ada Indikasi Skenario Politik untuk menghambat Paslon BTM. Jika dikaji lebih dalam, ada dugaan bahwa kesalahan prosedural ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bagian dari skenario politik untuk mengeliminasi pasangan calon BTM melalui jalur hukum dan administratif. Dugaan skenario ini terdiri dari empat tahapan (point) utama antara lain:

1. *Gugatan dari Pasangan  Gubernur Urut. 2 (MariYo)
Dimana  Pasangan Mari-Yo dapat mengajukan gugatan terhadap prosedur pendaftaran yang dianggap cacat hukum. Jika gugatan diterima, maka tahapan  PSU dapat mengalami gangguan.

2. *Hambatan Administratif dan Hukum*, Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh pihak yang berwenang, maka proses PSU akan menghadapi kendala hukum dan  administratif, yang bisa berdampak pada tertundanya pelaksanaan pemungutan suara ulang.

3. *Penundaan Pilkada Papua,* Jika tahapan PSU terganggu dalam waktu yang lama, maka ada kemungkinan besar Pilkada Papua tidak dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

4. *Pelantikan Pasangan MariYo Tanpa PSU,* Dalam kondisi tertentu, jika Pilkada tertunda hingga melewati batas waktu yang ditentukan, maka ada kemungkinan skenario akhir adalah pelantikan pasangan MariYo tanpa melalui PSU.

Oleh sebab itu menurut  penilaian Victor bahwa,  dampak dan urgensi perbaikan proses PSU,  kesalahan prosedural ini berpotensi membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggugat hasil PSU, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jalannya demokrasi di Papua. Jika sengketa ini tidak segera diselesaikan dengan transparan dan adil, maka ada kemungkinan besar hasil akhir Pilkada Papua akan dipertanyakan oleh masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu.

Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Papua, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, adil, dan transparan. Setiap kesalahan dalam proses ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperpanjang ketidakpastian politik dan bahkan mengubah hasil akhir Pilkada melalui jalur non-demokratis.

Dengan demikian, semua pihak harus bersikap kritis dan memastikan bahwa proses PSU berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga tidak ada ruang bagi upaya politis yang bertujuan memenangkan satu pihak dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, kata victor.

(Vicky Ririhena).




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com