Forbina Desak Pembatalan SK Pengangkatan Direktur PT PEMA
Rabu, 05-03-2025 - 17:53:25 WIB
Ketua Forbina, M. Nur.
Baca juga:
   
 

Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fad untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Direktur PT Pembangunan Aceh (PT PEMA).

Ketua Forbina, M. Nur, menegaskan bahwa pengelolaan PT PEMA bukan sekadar persoalan politik, tetapi menyangkut kepentingan rakyat Aceh yang telah berinvestasi dengan "uang dan darah" mereka. “Jangan menyepelekan proses ini. PT PEMA bukan taman kanak-kanak yang bisa dikelola hanya berdasarkan latar belakang politik,” ujarnya.

Forbina juga meminta Gubernur Aceh untuk memperhatikan Qanun No. 16 Tahun 2017 yang mengatur perubahan bentuk hukum PT PEMA. Dalam Bab IX tentang Organisasi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh, Pasal 18 menegaskan bahwa struktur organisasi perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

M. Nur menjelaskan bahwa Pasal 23 dan 24 mengatur rekrutmen Direksi PT PEMA yang harus dilakukan melalui mekanisme fit and proper test oleh Pemerintah Aceh dan ditetapkan dalam RUPS. Namun, ia mengkritik keputusan mengangkat seorang caleg gagal DPRA Dapil 6 sebagai Direktur PT PEMA tanpa melalui proses seleksi yang transparan.

“Kami mempertanyakan bagaimana investasi Aceh bisa berkembang jika pemimpinnya tidak dipilih melalui mekanisme yang benar. Cara pengangkatan ini tidak sesuai dengan aturan dan jauh dari transparansi,” tegasnya.

M. Nur juga menyayangkan bahwa pengangkatan ini lebih bernuansa politik ketimbang profesionalisme. “PT PEMA adalah lembaga bisnis, bukan organisasi yang harus satu partai dengan Presiden. Ini benar-benar cara kepemimpinan yang keliru,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pengangkatan tersebut cacat prosedur dan mendesak agar keputusan itu dibatalkan. “Jika ingin jabatan itu, seharusnya mengikuti jalur yang benar, bukan melalui jalan pintas,” katanya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan bagaimana Direktur PT PEMA yang baru dapat memahami Pergub No. 50 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh jika tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku bisnis.

“Kami meminta DPRA untuk terus mengkritisi SK ini. Tanpa proses fit and proper test, keputusan ini mencederai sistem rekrutmen jabatan definitif di PT PEMA,” tegasnya.

Sebagai mantan Staf Ahli DPD 2010-2014, M. Nur menyoroti bahwa calon Direktur PT PEMA yang baru bahkan tidak memiliki pengalaman kepemimpinan bisnis selama lima tahun terakhir atau minimal dua tahun terakhir.

“Menurut kami, ini adalah kebijakan yang tidak masuk akal. Bukannya memperbaiki ekonomi Aceh, kebijakan ini justru berpotensi merusak ekosistem bisnis yang sudah ada,” pungkasnya.

(Ahmad).




 
Berita Lainnya :
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    02 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    03 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    04 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    05 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    06 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    07 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    08 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    09 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    10 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    11 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    12 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    13 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    14 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    15 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    16 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    17 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    18 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    19 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    20 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    21 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    22 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com